Netralitas aparatur pemerintahan terkait pilpres 2024 ini belakangan disorot berbagai pihak, termasuk sivitas akademika dari sejumlah kampus.
Kritikan dari berbagai pihak ini tak lepas dari pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu bahwa presiden boleh memihak asal tak pakai fasilitas negara.
Kini, Presiden Jokowi mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran ASN, TNI, Polri hingga BIN untuk menjaga netralitas dalam pemilu 2024.
Jokowi menegaskan, dirinya tidak akan kampanye meski Undang Undang membolehkan.
Selain itu Jokowi juga mengimbau kepada KPU, Bawaslu serta jajarannya di daerah harus bekerja profesional.
Ia mengingatkan terkait integritas penyelenggara Pemilu agar suara rakyat benar-benar terjaga.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat peresmian Tol Tebing Tinggi-Indrapura dan Indrapura-Lima Puluh, Sumatera Utara, pada Rabu (7/2/2024).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan dua jalan tol di Provinsi Sumatera Utara, ruas Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Seksi Tebing Tinggi – Indrapura sepanjang 20,4 km dan ruas Tol Indrapura – Kisaran Seksi Indrapura – Lima Puluh sepanjang 15,6 km. Kedua ruas tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera yang akan menghubungkan daerah yang berada di Provinsi Sumatera Utara dan Riau. Peresmian jalan tol ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Jokowi di Gerbang Tol Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). Presiden Jokowi mengatakan, kehadiran jalan tol tersebut akan meningkatkan konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba dan meningkatkan kecepatan logistik menuju Pelabuhan Kuala Tanjung serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke. (Biro Setpres)
Menurut Presiden Jokowi, para abdi negara itu memiliki kewajiban untuk menjaga pesta demokrasi berlangsung secara jujur dan adil.
“Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat,” kata Presiden Jokowi , Rabu (7/2/2024).
Kepala Negara itu juga mengingatkan kepada seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari pusat hingga daerah agar bekerja secara profesional.
“KPU, Bawaslu dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu, supaya suara rakyat benar-benar berdaulat,” kata Jokowi.
Jokowi meminta kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu agar bisa dilaksanakan secara damai, jujur dan adil.
Selain itu, ia berharap masyarakat bisa kembali bersatu dan hidup rukun setelah pelaksanaan pemilu selesai.
“Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, jujur, adil, menghargai hasil pemilu dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia,” katanya.
Jokowi mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memiliki hak pilih agar datang ke tempat pemungutan suara atau TPS pada 14 Februari 2024 mendatang.
“Saya mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya datang ke TPS memberikan suara sesuai dengan pilihannya,” katanya.
Presiden Jokowi juga mengingatkan aparat juga harus mendukung penyelenggaraan pemilu.
Jokowi mencontohkan kerja aparat dalam membantu Pemilu adalah mendistribusikan logistik pemilu ke daerah-daerah terpencil.
“Aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu, misalnya bantuan pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah terluar, yang tidak bisa dilakukan kita, bisa dibantu oleh aparat negara baik TNI maupun Polri,” ujarnya.
Di sisi lain, Jokowi pun meminta KPU selaku penyelenggara pemilu untuk ikut bersikap netral. Karena, menurutnya, KPU kerap kali menjadi sasaran tudingan masyarakat.
“KPU juga betul-betul netral, tidak memihak, tidak memihak, bertindak sesuai aturan saja. Bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai, iya kan? Apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan,” ucapnya.
“Ini yang harus kita jaga bersama-sama jangan sampai terjadi, ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita,” lanjutnya.
Kini, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku respek dengan Presiden Jokowi. Hal ini setelah Jokowi memutuskan tidak ikut kampanye.
“Saya kira baik. Setelah ada banyak catatan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, kampus yang memberikan catatan pada proses demokrasi kita dan kalau ada sikap itu menurut saya sangat-sangat respek, sangat hormat, kalau presiden tidak kampanye jauh lebih baik,” jelas Ganjar di Lapangan Tamanagung Muntilan, Magelang, Rabu (7/2/2024).
Ganjar menyambut baik sikap yang diambil orang nomor satu di Indonesia tersebut. Pasalnya beberapa waktu lalu, Jokowi menyatakan kalau dirinya selaku kepala negara boleh berkampanye dan berpihak dalam Pemilihan Umum 2024.
Sikap presiden untuk tak berkampanye, menurut Ganjar, tak lepas dari kritik yang dilontarkan oleh para tokoh agama, masyarakat, maupun perguruan tinggi di Indonesia.
Meski demikian, menurut Ganjar, presiden juga perlu memastikan agar seluruh aparat negaranya untuk dapat bersikap netral.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun menyinggung polemik polisi yang diduga mengintimidasi kebebasan berpendapat kampus dengan menelepon rektor-rektor universitas di kawasan Jawa Tengah untuk membuat video testimoni soal Presiden Joko Widodo.
“Apalagi kalau kemudian semua bisa netral, tidak ada perintah perintah, tidak ada yang saya tidak diperintah saya netral tapi faktanya ditelponin.
“Ya jangan gitu. Tapi kalau itu bisa dilakukan saya respect betul karena demokrasi akan bisa kita kembalikan ke track yang benar,” ujar Ganjar dikutip dari Tribunjogja.com.
Sebelumnya, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal tidak netralnya polisi dan TNI dalam pemilu.
KSAD meminta siapa pun yang melihat prajurit TNI tidak netral untuk segera dilaporkan dan akan ditindaklanjuti.
KSAD mempersilakan Megawati untuk membuat laporan ke TNI Angkatan Darat bila menemukan pelanggaran prajurit TNI.
KSAD memastikan instruksi netralitas dari pimpinan, sudah dilaksanakan sampai ke level bawah