Buntut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik jadi menteri, tujuh menteri PDIP di kabinet pemerintahan Jokowi diprediksi bakal ditarik.
Setelah AHY jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Megawati diprediksi bakal menarik tujuh menteri PDIP di kabinet pemerintah Jokowi.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diprediksi dalam waktu dekat akan menarik kadernya yang menjabat sebagai menteri di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.
“Saya berpikir beliau akan menarik menterinya sebelum berakhirnya periode Jokowi.
Tapi masih menunggu beberapa waktu yang tepat, mungkin dugaan saya di awal Maret atau sebelum KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024,” kata Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun dilansir Tribun-medan.com, Minggu (25/2/2024).
Ubed mengatakan sikap Jokowi yang kian mempertegas sudah tak menjadi bagian PDIP merupakan salah satu penyebab menteri dari PDIP akan ditarik.
Apalagi Jokowi telah mengajak Partai Demokrat bergabung dalam bagian koalisi dan menjadikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
“Kalau sudah pada titik itu, Megawati akan bersikap,” kata Ubed.
Di sisi lain, Megawati adalah seorang politisi senior yang pasti punya perhitungan matang sebelum mengambil keputusan.
Menurut Ubed, jika nantinya PDIP menarik kadernya dari kabinet maka hal itu akan menjadi semacam hukuman moral dari Megawati kepada Jokowi yang telah berseberangan
“Berpotensi Megawati akan semacam memberikan hukuman etik dan hukuman politik pada Jokowi,” kata Ubed.
Diketahui, saat ini ada tujuh menteri di kabinet Jokowi yang merupakan kader PDIP.
Mereka yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri PAN-RB Azwar Anas, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri memberikan penegasan bahwa dia tetap ingin menteri-menteri dari PDI-P tetap bekerja di kabinet.
Penuturan Megawati tersebut disampaikan saat wawancara khusus dengan jurnalis Rosiana Silalahi di acara Rosi yang disiarkan Kompas TV, Kamis (8/2/2024), sebelum hari pencoblosan di Pemilu 2024.
Meski Presiden Jokowi kini dianggap mengkhianati PDI-P usai anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto, Megawati tak mau menarik menteri-menterinya dari kabinet.
Sebab akan susah mencari calon pengganti menteri yang mumpuni ketika mereka ramai-ramai mundur.
Alasan Sri Mulyani Dilarang Mundur
Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani dikabarkan mundur.
Namun, belakangan terkuak alasan Menteri Keuangan Sri Mulyani dilarang mundur dari Kabinet Indonesia Maju.
Hal itu dikuak Megawati Soekarnoputri yang mengungkapkan mengapa Sri Mulyani dan sejumlah menteri dari PDIP tidak mundur dari kabinet.
Ketua Umum PDIP itu menyebut ada kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan nasional dibanding kepentingan partainya.
Menurutnya, penarikan kader partai dari kabinet tidak baik jika dilihat dari kepentingan nasional.
Bahkan bisa berimbas cukup besar.
Hal tersebut disampaikan oleh Megawati dalam acara Rosi di KompasTV, Kamis (8/2/2024) malam.
Megawati mulanya menanggapi soal mundurnya calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dari kabinet.
Menurutnya, pengunduran diri Mahfud berkaitan dengan etika.
“Karena kan seperti tadi, yang Rosi katakan. Saya pernah (jadi) presiden, saya pernah wakil presiden, saya pernah DPR tiga kali.
Saya mengajarkan juga kepada anak-anak saya, moral dan etika,” ujar Megawati dilansir Tribun-medan.com, Sabtu (10/2/2024).
Dia menekankan, moral juga merupakan bagian semangat individu saat melaksanakan tugas negara.
Selain itu, moral dan etika menurutnya tetap penting dalam berpolitik.
“Bagi saya, itu adalah etika. Etika berpolitik. Apa? Harus punya track record politik.
Eh endak bisa lho kamu asal masuk (parpol), terus kamu mau cari kedudukan saja. No. Ada disiplinnya. Itu etika. Ada moralnya,” tegasnya.
Megawati juga buka suara soal isu akan mundurnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang kerap diperbincangkan publik.
Menurut Megawati, posisi Menkeu sangat krusial bagi negara. Sehingga apabila seorang Menkeu mengundurkan diri maka yang dipertimbangkan adalah dampak kerugiannya.
“Kalau semua hanya saya suruh mundur saja, yang rugi siapa? Bangsa dan negara. Apalagi yang namanya seperti Menkeu,” ujar Megawati.
“Dia itu istilahnya kan, saya yang tadi dapat masukan, yang dihitung itu buntungnya (kerugian untuk negara) lho jangan untung-nya (untung bagi parpol).
Kalau kita itu nanti salah (perhitungan), what Will be happen to Indonesia? Nah ini kan juga begitu,” lanjutnya.
Rosiana Silalahi lantas bertanya lebih lanjut soal Megawati yang masih memikirkan nasib bangsa Indonesia.
Megawati pun merespons dengan penegasan bahwa dirinya merupakan warga negara Indonesia (WNI). Sebagai warga negara dirinya tentu memikirkan nasib bangsa.
Terlebih, untuk mencapai Indonesia merdeka butuh perjuangan banyak pihak.
“Kan saya ini WNI. Ya seperti yang tadi saya katakan saya ingin supaya apa yang dicita-citakan mereka yang sudah berjuang dulu (bisa tercapai),” tuturnya.
Ada risiko besar jika menteri-menteri mundur Lebih lanjut Megawati memberikan penegasan dia tetap ingin menteri-menteri dari PDI-P tetap bekerja di kabinet.
Meski Presiden Jokowi kini dianggap mengkhianati PDI-P usai anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto, namun Megawati tak mau menarik menteri-menterinya dari kabinet.
Sebab, akan susah mencari calon pengganti menteri yang mumpuni ketika mereka ramai-ramai mundur. Apalagi, jika Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang mundur dari Kabinet Presiden Jokowi.
“Coba saja situ dah, kasih nama, kalau umpamanya Menkeu diganti, coba deh cari calonnya siapa? Nanti saya jawab,” ujar Megawati.
Oleh karenanya, menurut Megawati, dirinya mencoba berpikir secara menyeluruh soal risiko apabila menteri-menteri dari PDIP mundur dari kabinet.
Dia menegaskan, dalam kurun waktu sisa masa pemerintahan sekitar 8-10 bulan ini, Kabinet Indonesia Maju harus terus bekerja.
Apabila banyak menteri mundur, padahal kinerjanya baik, maka akan berdampak buruk bagi negara.
Terlebih ketika yang akan menggantikan hanya ingin menjadi menteri tetapi belum memiliki kemampuan yang baik dalam bekerja.
“Cara pikir saya itu, saya kalau berpikir itu, berupaya, untuk bisa melihat sebuah sikon yang holistik. Saya lihat kan tadi. Ini hanya 10, katakan berapa bulan tadi, delapan bulan,” kata Megawati.
“Dan kalau semuanya itu (menteri) dikeluarkan, padahal banyak yang bagus terus digantikan oleh seseorang yang hanya kepentingannya ingin jadi menteri tapi sisi pengetahuan politiknya, sisi pengetahuan daripada saintifik dia ternyata tidak sesuai, saya enggak bisa bayangkan,” ujarnya lagi.
Megawati kemudian menekankan bahwa dirinya tetap ingin bangsa dan negara Indonesia sejahtera.
“Memang maunya saya bangsa saya beres. Semuanya sejahtera sesuai perundangan. Bukan karena maunya saya,” kata Presiden kelima RI ini.
Ingin pemerintahan Jokowi selesai dengan baik Megawati menambahkan, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan berakhir jika Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik.
Jika dihitung sejak Januari 2024, maka akan ada sekitar 8-10 bulan sisa waktu pemerintahan Presiden Jokowi. Meski begitu, menurut Megawati tidak bisa menteri-menteri mundur dan digantikan orang lain.
Menurutnya belum tentu pengganti menteri-menteri yang mundur punya pengalaman cukup dan bisa bekerja dengan baik di sisa masa jabatan Presiden.
Jika kondisinya demikian, ia khawatir akan mengganggu stabilitas negara.
“Kalau 6 bulan saja dia sudah mampu, artinya, tahu fragmentasi dan lain-lain, sebagainya is oke gitu. Yang bahaya bukannya apa, apa bangsa dan negara.
Apa engga begini (jika menteri- menteri pengganti tidak mampu bekerja baik),” ungkap Megawati sambil memberikan isyarat negara goncang dengan tangannya.
“Karena Presiden itu institusi. Jadi jangan seperti saya presiden (berdiri sendiri). Tapi, kan presiden’ itu kan kita suka lupa, republik ini dibuat dengan dua hal. Yaitu ketatanegaraan dan ketatapemerintahan,” tambah Megawati.
Lebih lanjut, Megawati menegaskan, sebagai ketua parpol pengusung Jokowi di Pilpres, ia berkomitmen agar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin selesai dengan baik.
Ia pun sempat menyinggung adanya pihak-pihak yang ingin mengubah konstitusi. Padahal sistem konstitusi yang ada saat ini disusun dengan susah payah oleh para pendahulu bangsa.